Iklan

Iklan

,

Iklan

Kemendikbud Mengusulkan Gaji Honorer Setingkat UMR

7 Jun 2019, 05:49 WIB Last Updated 2019-06-06T22:49:12Z
Jakarta: Kemendikbud melakukan upaya pembahasan yang mengenai keuangan dengan Kemenkeu. (23/1). Rapat kerja anatara Kemenkeu dan Kemendikbud membahasa beberapa topik. Topik pembahasan dalam rapat tersebut adalah tentang gaji guru-honorer, anggaran revitalisasi SMK, dana perwalian-kebudayaan dan juga penggunaan TI didalam sistem pembelajaran. Rapat tersebut berlangsung di kantor Kemenkeu Selasa kemarin.

Hal yang paling penting diusulkan oleh Mendikbud adalah pentingnya guru honorer, karena sebagai pengganti guru guru yang sudah pensiun. Disamping itu, masih banyak sekolah baru yang kekurangan guru di sekolahnya, termasuk adanya penambahan ruang kelas baru. Selain itu, guru honores juga dibutuhkan untuk mengganti guru yang meninggal dunia atau guru yang melakukan pengunduran diri.

"Akan tetapi, dikarenakan terdapat moratorium oleh karena itu berakibat pada terjadinya penumpukan. Sehingga, Kemendikbud segera ingin melakukan penyelesaian terhadap permasalahan guru honorer agar kemendikbud dapat mengangkat guru dengan cara jalur reguler” kata Mendikbud, Muhadjir-Effendy.

Muhadjir Effendy serta Sri Mulyani dalam rapat tersebut membahas tentang gaji guru-honorer setingkat dengan UMR (upah-minimum-regional). Dengan usulan tersebut, Muhadjir berjanji akan melatih kemampuan guru honorer agar meningkat kemampuannya.

Sampai saat ini, gaji honorer diberikan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sehingga Muhajir mengusulkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk honor guru honorer diberikan dari DAU (Dana Alokasi Umum). Muhajir juga memberikan data guru honorer ke Kemenkeu bahwa terdapat 700ribu guru-honorer.

Kemenkeu, Sri Mulyani, menyatakan dukungan terhadap upaya-upaya Kemendikbud dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan Indonesia. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa permasalahan guru juga terdapat pada lokasi. Karena rasio jumlah guru dengan siswa sudah dinilai baik tetapi lokasinya ini yang tidak merata.

"Yang paling penting dibenahi adalah tata-kelolanya. Saya titip satu hal agar tata-kelola guru honorer ke-depan-nya agar lebih efisien dan juga tidak menambah beban biaya tinggi serta korupsi diperangi,” Kata Sri Mulyani, Menkeu.

Iklan

iklan