Jepara - Pengurus Cabang (PC) Fatayat NU (Nahdlatul Ulama) Jepara meyelenggarakan kerjasama untuk Program Pendidikan Politik dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jepara, serta untuk berpartisipasi sebagai kewarga-negaraan dalam proses demokrasi. PC Fatayat NU Jepara ini memiliki anggota lebih dari 30 ribu orang yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jepara, Fatayat NU Jepara ingin terlibat secara lebih aktif lagi dalam pendidikan politik untuk mengedukasi bersama masyarakat.
Hal itu terlihat dalam audiensi para pengurus Fatayat NU Jepara dengan KPU di aula Kantor KPU Jepara. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua PC Fatayat NU Jepara, Hananik dan bersama jajaran pengurus. PC Fatayat NU Jepara ini diterima oleh Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri dan ke-empat komisioner lainnya, yaitu: Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan juga Muhammadun, hadir pula Sekretaris KPU, Da’faf Ali.
Bacalagi: 50 Anggota DPRD Jepara Dilantik Hari ini
Dalam Audiensi tersebut, Hananik menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan kerjasaman dengan KPU, serta memaparkan beberapa program strategis yang dimiliki Fatayat NU Jepara sebagai badan otonom NU berbasis perempuan. Fatayat juga memiliki agenda kegiatan, lanjutnya Hananik, yang sifatnya berbasis ke masyarakat, kegiatan tersebut terutama kegiatan yang bisa menstimulasi kesadaran dalam berbagai bidang, diantara yang menjadi salah satunya adalah politik dan demokrasi.
“Organisasi kami ini adalah beranggotakan kaum perempuan, oeh karena itu, kami mempunyai banyak keinginan yang kuat untuk bagaimana pemberdayaan kaum perempuan ini terus ditingkatkan, hal itu baik dalam segi kesadaran politik dan juga dalam bentuk-bentuk partisipasi lain yang didalamnya terdapat proses demokrasi di berbagai tingkatan,” terang Hananik.
Halimatus Sa’diyah, salah satu pengurus Fatayat NU Jepara, juga menekankan bahwa pentingnya partisipasi Perempuan dan juga pendidikan kewarga-negaraan dalam demokrasi. Sedangkan Santi Andreani, pengurus Fatayat, berharap Fatayat NU Jepara ini bisa bekerjasama dengan KPU dalam beragam kajian, seperti Pendidikan pemilih, gerakan literasi politik di masyarakat, dan program porgam lainnya.
Bacalagi: Muhaimin Iskandar diinginkan Sebagai Ketua Umum PKB secara Aklamasi
Subchan Zuhri, Ketua KPU mengatakan bahwa KPU memberikan apresiasi positif akan inisiasi yang dilakukan ormas Fatayat ini untuk bekerjasama dengan KPU dalam program pendidikan pemilih.
“KPU sangat terbuka dalam bentuk kerjasama yang sesuai dengan program dijalankan oleh KPU,” kata Subhan.
Lanjutnya, KPU sampai hari ini sudah menjalin kesepahaman kerjasama dengan berbagai instansi misalnya bekerjasama dengan Unisnu, Dinas Kominfo, Polres Jepara, dan juga dengan Kejaksaan Negeri Jepara.
“Kerjasama ini tentu saja dalam bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau masing-masing lembaga atau instansi terkait,” ujar Subhan.
Divisi Sosialisasi KPU, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Muhammadun mengatakan bahwa KPU sudah merencanakan program untuk kegiatan Pendidikan Politik Perempuan. Hal ini akan dalam bentuk program pendidikan pemilih untuk basis perempuan yang akan diadakan di awal bulan September tahun 2019. Oleh karena itu, KPU juga mengharapkan kegiatan penjajakan kerjasama oleh PC Fatayat NU Jepara ini bisa ditindaklanjuti kembali.
Walaupun tahapan pemilu 2019 sudah berlalu, namun masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk, baik menggunakan hak pilihnya didalam memilih Kepala Desa, atau ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu lainnya. Bentuk-bentuk partisipasi perempuan masih bisa dilakukan dalam demokrasi yang substansial dan juga dapat menjadi garapan bersama di berbagai bidang strategis.
“Langkah-langkah gerakan PC Fatayat NU Jepara dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta upaya untuk membangun pendidikan kesadaran berpolitik yang baik perlu dilakukan untuk memperkuat mutu demokrasi di Kabupaten Jepara usai pemilu,” jelas Muhammadun.
Muntoko, Anggota KPU Divisi Program, Data, dan Informasi menyatakan bahwa pentingnya membangun infrastruktur politik baik di dalam organisasi masyarakat yang strategis seperti Fatayat NU Jepara ini dalam upaya membangun mutu demokrasi. Hal ini dicontohkan Muntoko dalam politik uang sekarang masih menjadi isu yang terus menerus mengiringi proses pemilu.
Bacalagi: Pers Release Forum Advokat Pengawal Pancasila
Dengan anggota yang tersebar di seluruh desa, Fatayat atau pun organisasi lain bisa bahu membahu dalam upaya mengikis praktik-praktik yang menjadi noda demokrasi.
Hal itu terlihat dalam audiensi para pengurus Fatayat NU Jepara dengan KPU di aula Kantor KPU Jepara. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua PC Fatayat NU Jepara, Hananik dan bersama jajaran pengurus. PC Fatayat NU Jepara ini diterima oleh Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri dan ke-empat komisioner lainnya, yaitu: Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan juga Muhammadun, hadir pula Sekretaris KPU, Da’faf Ali.
Bacalagi: 50 Anggota DPRD Jepara Dilantik Hari ini
Dalam Audiensi tersebut, Hananik menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan kerjasaman dengan KPU, serta memaparkan beberapa program strategis yang dimiliki Fatayat NU Jepara sebagai badan otonom NU berbasis perempuan. Fatayat juga memiliki agenda kegiatan, lanjutnya Hananik, yang sifatnya berbasis ke masyarakat, kegiatan tersebut terutama kegiatan yang bisa menstimulasi kesadaran dalam berbagai bidang, diantara yang menjadi salah satunya adalah politik dan demokrasi.
“Organisasi kami ini adalah beranggotakan kaum perempuan, oeh karena itu, kami mempunyai banyak keinginan yang kuat untuk bagaimana pemberdayaan kaum perempuan ini terus ditingkatkan, hal itu baik dalam segi kesadaran politik dan juga dalam bentuk-bentuk partisipasi lain yang didalamnya terdapat proses demokrasi di berbagai tingkatan,” terang Hananik.
Halimatus Sa’diyah, salah satu pengurus Fatayat NU Jepara, juga menekankan bahwa pentingnya partisipasi Perempuan dan juga pendidikan kewarga-negaraan dalam demokrasi. Sedangkan Santi Andreani, pengurus Fatayat, berharap Fatayat NU Jepara ini bisa bekerjasama dengan KPU dalam beragam kajian, seperti Pendidikan pemilih, gerakan literasi politik di masyarakat, dan program porgam lainnya.
Bacalagi: Muhaimin Iskandar diinginkan Sebagai Ketua Umum PKB secara Aklamasi
Subchan Zuhri, Ketua KPU mengatakan bahwa KPU memberikan apresiasi positif akan inisiasi yang dilakukan ormas Fatayat ini untuk bekerjasama dengan KPU dalam program pendidikan pemilih.
“KPU sangat terbuka dalam bentuk kerjasama yang sesuai dengan program dijalankan oleh KPU,” kata Subhan.
Lanjutnya, KPU sampai hari ini sudah menjalin kesepahaman kerjasama dengan berbagai instansi misalnya bekerjasama dengan Unisnu, Dinas Kominfo, Polres Jepara, dan juga dengan Kejaksaan Negeri Jepara.
“Kerjasama ini tentu saja dalam bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau masing-masing lembaga atau instansi terkait,” ujar Subhan.
Divisi Sosialisasi KPU, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Muhammadun mengatakan bahwa KPU sudah merencanakan program untuk kegiatan Pendidikan Politik Perempuan. Hal ini akan dalam bentuk program pendidikan pemilih untuk basis perempuan yang akan diadakan di awal bulan September tahun 2019. Oleh karena itu, KPU juga mengharapkan kegiatan penjajakan kerjasama oleh PC Fatayat NU Jepara ini bisa ditindaklanjuti kembali.
Walaupun tahapan pemilu 2019 sudah berlalu, namun masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk, baik menggunakan hak pilihnya didalam memilih Kepala Desa, atau ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu lainnya. Bentuk-bentuk partisipasi perempuan masih bisa dilakukan dalam demokrasi yang substansial dan juga dapat menjadi garapan bersama di berbagai bidang strategis.
“Langkah-langkah gerakan PC Fatayat NU Jepara dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta upaya untuk membangun pendidikan kesadaran berpolitik yang baik perlu dilakukan untuk memperkuat mutu demokrasi di Kabupaten Jepara usai pemilu,” jelas Muhammadun.
Muntoko, Anggota KPU Divisi Program, Data, dan Informasi menyatakan bahwa pentingnya membangun infrastruktur politik baik di dalam organisasi masyarakat yang strategis seperti Fatayat NU Jepara ini dalam upaya membangun mutu demokrasi. Hal ini dicontohkan Muntoko dalam politik uang sekarang masih menjadi isu yang terus menerus mengiringi proses pemilu.
Bacalagi: Pers Release Forum Advokat Pengawal Pancasila
Dengan anggota yang tersebar di seluruh desa, Fatayat atau pun organisasi lain bisa bahu membahu dalam upaya mengikis praktik-praktik yang menjadi noda demokrasi.
