SURAKARTA - Bupati dan Walikota se-Jateng telah bersepakat untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang dimulai dari di bangku sekolah, peserta didik akan memiliki jiwa antikorupsi dan menjadi benteng kelak ketika mereka sudah dewasa atau menjaga pejabat untuk tidak melakukan korupsi.
Kesepakatan oleh para bupati dan juga walikota tersebut telah dituangkan dalam penanda-tanganan penerapan pendidikan anti korupsi Bupati/Walikota se-Jawa Tengah kemarin di sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang bertempat di Bale Tawang Arum, Surakarta. Kesepakatan ini telah disaksikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sekaligus sebagai inisiator dan juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jum'at (27/9/2019) siang.
Bacalagi: Dunia Kearsipan dan Sejarawan Terlihat Berbeda di Era Digital
Ganjar telah meminta cara-cara dan upaya-upaya pencegahan korupsi yang tidak menunggu pelatihan di dalam kelas yang dilakukan KPK, tetapi juga pemerintah ataupun masyarakat. Ganjar juga memberikan beragam cara, yaitu salah satunya adalah dengan membentuk agen antikorupsi langsung di tengah masyarakat. Hal lain baik metode formal maupun non formal semua bisa dilakukan dengan metodologi yang baik dan tepat, agar bisa menjadi pioner rule model di berbagai daerah.
"Saat ini, Kami juga mendorong pihak perguruan tinggi untuk melaksanakan program KKN-nya tematik dengan berbicara anti korupsi. Dengan Sosialisasi antikorupsi dapat dilakukan ke sekolah, memasukkan ke kurikulum. Bahkan Di TK misalnya dengan membuatkan beragam permainan-permainan antikorupsi," kata Ganjar.
Kemarin, Saat Ganjar meninjau stan-stan yang ada, Gubernur Jateng pun menemui sekumpulan siswa-siswi yang mengikuti beragam permainan antikorupsi didampingi oleh staf KPK. Ganjar pun wawancara dengan siswa Rakha dan Andra. Kepada kedua siswa kelas 2 SD tersebut, Ganjar akhirnya mempraktikkan cara pembelajaran antikorupsi kepada siswa SD.
"Misalnya temanmu telah menyontek saat ujian, apa yang akan kamu perbuat?" tanya Pranowo.
"Dinasehati. Jika masih melakukannya, akan dilaporkan ke guru," jawab Andra.
"Misalnya lagi ada tumbler yang tertinggal dikelas. Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Pranowo lagi.
"Tidak akan mencurinya. Karena, mencuri adalah perbuatan yang sangat jahat. Pemiliknya akan diberitahu kalau tumbler miliknya tertinggal di dalam kelas," jawab Rakha. Dengan disambut tepuk tangan teman-teman dan Ganjar pun memberi hadiah buku bacaan.
Ganjar Pranowo juga menyadari, untuk menjadi pejabat, baik Kepala Desa, bupati, wakil bupati, walikota dan juga wakil walikota sampai pada Gubernur sendiri butuh biaya sangat tinggi. Namun, untuk dapat mengembalikan modalnya, jangan sampai pejabat tersebut salah langkah yaitu dengan melakukan korupsi.
Bacalagi: HUT Himpaudi ke 14 Kabupaten Rembang Berikan Hadiah Lomba
"Jika untuk mengembalikannya dengan melakukan cara yang tidak baik, maka pasti kena KPK," terang Ganjar.
Sekarang ini ada sekitar 23 sekolah yang dijadikan sebagai sekolah pilot project yang berintegritas. Dan kemudian berkembang menjadi 367 sekolah yang telah mendaftar dengan sukarela. Dari 367 sekolah tersebut, sebanyak 160 sekolah di antaranya adalah SMA Negeri di Jateng. Sekolah tersebut berbasis kurikulum antikorupsi bakal mendapat pembinaan dan pengawalan khusus dari lembaha KPK. Penerapan kurikulum antikorupsi tersebut dimulai jenjang SD hingga SMA.
"Buku-buku pelajaran antikorpsi sudah ada yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh lembaga KPK. Kami akan mempelajarinya dan akan diterapkan di sekolah," terang Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.
KPK yang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten dan kota se-Jateng. Terdapat 23 sekolah sebagai percontohan yang nantinya akan malaksanakan kurikulum antikorupsi secara berkala.
"Target sebanyak 367 sekolah akan menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di semua mata pelajaran pada akhir tahun ini," jelas Jumeri.
Bacalagi: Audisi Duta Wisata 2019 Kabupaten Blora digelar di Stadium Tirtonadi
Kurikulum antikorupsi yang sudah disisipkan adalah diantaranya sudah tidak ada lagi biaya sekolah yang di luar prosedur. Dengan menyisipkan materi antikorupsi pada masing-masing mata pelajaran akan membuat slogan-slogan antikorupsi sampai pada merevisi peraturan yang dapat membuka peluang untuk korupsi.
Bagian Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) di Kedeputian Pencegahan KPK, Anissa Rahmadhany, menjelaskan bahwa pihak KPK sudah menyiapkan draft panduan dan sebagai acuan implementasi pendidikan antikorupsi untuk siswa di semua mata pelajaran dari SD sampai SMA.
Kesepakatan oleh para bupati dan juga walikota tersebut telah dituangkan dalam penanda-tanganan penerapan pendidikan anti korupsi Bupati/Walikota se-Jawa Tengah kemarin di sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang bertempat di Bale Tawang Arum, Surakarta. Kesepakatan ini telah disaksikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang sekaligus sebagai inisiator dan juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jum'at (27/9/2019) siang.
Bacalagi: Dunia Kearsipan dan Sejarawan Terlihat Berbeda di Era Digital
Ganjar telah meminta cara-cara dan upaya-upaya pencegahan korupsi yang tidak menunggu pelatihan di dalam kelas yang dilakukan KPK, tetapi juga pemerintah ataupun masyarakat. Ganjar juga memberikan beragam cara, yaitu salah satunya adalah dengan membentuk agen antikorupsi langsung di tengah masyarakat. Hal lain baik metode formal maupun non formal semua bisa dilakukan dengan metodologi yang baik dan tepat, agar bisa menjadi pioner rule model di berbagai daerah.
"Saat ini, Kami juga mendorong pihak perguruan tinggi untuk melaksanakan program KKN-nya tematik dengan berbicara anti korupsi. Dengan Sosialisasi antikorupsi dapat dilakukan ke sekolah, memasukkan ke kurikulum. Bahkan Di TK misalnya dengan membuatkan beragam permainan-permainan antikorupsi," kata Ganjar.
Kemarin, Saat Ganjar meninjau stan-stan yang ada, Gubernur Jateng pun menemui sekumpulan siswa-siswi yang mengikuti beragam permainan antikorupsi didampingi oleh staf KPK. Ganjar pun wawancara dengan siswa Rakha dan Andra. Kepada kedua siswa kelas 2 SD tersebut, Ganjar akhirnya mempraktikkan cara pembelajaran antikorupsi kepada siswa SD.
"Misalnya temanmu telah menyontek saat ujian, apa yang akan kamu perbuat?" tanya Pranowo.
"Dinasehati. Jika masih melakukannya, akan dilaporkan ke guru," jawab Andra.
"Misalnya lagi ada tumbler yang tertinggal dikelas. Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Pranowo lagi.
"Tidak akan mencurinya. Karena, mencuri adalah perbuatan yang sangat jahat. Pemiliknya akan diberitahu kalau tumbler miliknya tertinggal di dalam kelas," jawab Rakha. Dengan disambut tepuk tangan teman-teman dan Ganjar pun memberi hadiah buku bacaan.
Ganjar Pranowo juga menyadari, untuk menjadi pejabat, baik Kepala Desa, bupati, wakil bupati, walikota dan juga wakil walikota sampai pada Gubernur sendiri butuh biaya sangat tinggi. Namun, untuk dapat mengembalikan modalnya, jangan sampai pejabat tersebut salah langkah yaitu dengan melakukan korupsi.
Bacalagi: HUT Himpaudi ke 14 Kabupaten Rembang Berikan Hadiah Lomba
"Jika untuk mengembalikannya dengan melakukan cara yang tidak baik, maka pasti kena KPK," terang Ganjar.
Sekarang ini ada sekitar 23 sekolah yang dijadikan sebagai sekolah pilot project yang berintegritas. Dan kemudian berkembang menjadi 367 sekolah yang telah mendaftar dengan sukarela. Dari 367 sekolah tersebut, sebanyak 160 sekolah di antaranya adalah SMA Negeri di Jateng. Sekolah tersebut berbasis kurikulum antikorupsi bakal mendapat pembinaan dan pengawalan khusus dari lembaha KPK. Penerapan kurikulum antikorupsi tersebut dimulai jenjang SD hingga SMA.
"Buku-buku pelajaran antikorpsi sudah ada yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh lembaga KPK. Kami akan mempelajarinya dan akan diterapkan di sekolah," terang Jumeri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.
KPK yang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten dan kota se-Jateng. Terdapat 23 sekolah sebagai percontohan yang nantinya akan malaksanakan kurikulum antikorupsi secara berkala.
"Target sebanyak 367 sekolah akan menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di semua mata pelajaran pada akhir tahun ini," jelas Jumeri.
Bacalagi: Audisi Duta Wisata 2019 Kabupaten Blora digelar di Stadium Tirtonadi
Kurikulum antikorupsi yang sudah disisipkan adalah diantaranya sudah tidak ada lagi biaya sekolah yang di luar prosedur. Dengan menyisipkan materi antikorupsi pada masing-masing mata pelajaran akan membuat slogan-slogan antikorupsi sampai pada merevisi peraturan yang dapat membuka peluang untuk korupsi.
Bagian Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) di Kedeputian Pencegahan KPK, Anissa Rahmadhany, menjelaskan bahwa pihak KPK sudah menyiapkan draft panduan dan sebagai acuan implementasi pendidikan antikorupsi untuk siswa di semua mata pelajaran dari SD sampai SMA.
