Iklan

Iklan

,

Iklan

Kepala Polres Jepara dan Institusi Polri digugat oleh Warga Jepara Atas Ini

23 Jul 2022, 23:07 WIB Last Updated 2022-07-23T16:07:00Z

Jepara - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres Jepara) Polres Jepara kali ini kembali digugat di Pengadilan Negeri (PN) Jepara dikarenakan atas dugaan perbuataan yang melawan hukum. Gugatan ini telah dilayangkan kantor pengacara M&S (T. Mangara Simbolon S.H., M.H, Law office and partners) yang berkantor di Jln. Gudang Sawo No. 219 Mulyoharjo, Jepara, atas kuasa dari seorang warga jepara bernama Muslikin, warga desa Sowan Kidul, Kedung, Jepara.

Polres Jepara

Surat Gugatan sudah didaftarkan Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dan terdaftar dengan nomor Pengadilan No.51/Pdt.G/2022/PN Jpa.

Mangara Simbolon SH.,MH dan Bambang Widjanarko SH, menjelaskan bahwa gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) itu dilayangkan kepada 4 pihak terduga dan juga turut tergugat 6 pihak termasuk kepolisian Republik Indonesia, kepolisian daerah Jawa Tengah, kepolisian resor Jepara, Kasat Reskrim Polres Jepara, Kompolnas, menteri Hukum dan HAM, menteri pemberdayaan perempuan dan Propam Mabes Polri.

Kejadian semua berawal yaitu dari penanganan perkara pidana yang melibatkan seorang anak dibawah umur di Polres Jepara pada tanggal 31 Januari 2022. “Tanpa didahului dengan surat panggilan dimana client kami ditangkap dalam perkara pengeroyokan yang menurut kami sebagai penasehat hukum tidak sesuai SOP dari kepolisian dan terjadi pelanggaran pada saat dilakukan penangkapan dan Penahanan pada tanggal 12 Febuari 2022,” katanya.

Penangkapan, pemeriksaan dan juga penahanan seorang bernama Bayu Adi Purnariawan (yang masih anak di bawah umur) itu tidak juga melibatkan perangkat desa setempat atau ketua RT untuk menyaksikan.

Menurut Simbolon ada beberapa poin yang dilanggar oleh penyidik Polres Jepara. Dirinya menyatakan penangkapan pada tanggal 12 Februari 2022 ini tidak sah, karena telah melanggar Pasal 27, 28, dan 29 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA ).

Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Ayat (2) : Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut : 

Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam.

Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah penyidikan dimulai.

Atas pertimbangan tersebut, Mengara Simbolon dan Bambang Widjanarko menganggap penangkapan tersebut tidak sah. “Klient kami merasa dirugikan, dan masih banyak lagi yang mereka langgar, nanti kita buktikan saja di persidangan,” saat ditemui dikantornya. (RN)

Iklan