Iklan

Iklan

,

Iklan

Pengadilan Negeri Jepara meminta Kapolri Hadir Sebagai Tergugat

Kartininews
13 Sep 2022, 09:48 WIB Last Updated 2022-09-13T02:48:36Z

Jepara, kartininews.com - Agenda sidang di Pengadilan Negeri Jepara kemarin Senin (12/9/22) adalah setelah agenda sidang yang pertama Senin (8/8/2022) lalu. Pada sidang tersebut dihadiri hanya pihak pertama saja di ruang Kartika PN Jepara.


Sidang kedua di PN Jepara ini telah menggelar sidang gugatan dengan perkara No. Perkara47/Pdt.G/2022/ PNJpa, Senin, 12/9/2022 tepat pkl 13.30 WIB - selesai, dan persidangan di ruang Cakra dengan dihadiri penggugat Benyamin Suryo Sabath Hutapea, SH., dan juga para tergugat yaitu: Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Jepara dan Kasatreskrim Polres Jepara yang hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Penggugat yaitu: Ignatius Bambang Widjanarko, S.H.

Agenda sidang PN Jepara kemarin adalah dalam rangka Mediasi Penetapan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh PN Jepara dalam hal ini, yaitu Hakim Mediasi DR. Rightman M.S Situmorang, S.H., MH.

"Semua Petitum gugat kesimpulan gugatan yaitu berisi rincian satu persatu tentang apa yang kami diminta dan yang dikehendaki, dinyatakan, dan dihukumkan kepada pihak tergugat tersebut sudah jelas," terang Benny yang dibenarkan oleh kuasa hukumnya. 

"Hasil dari gugatan kerugian imateriil kami sebesar Rp. 10 Milyar, rencananya akan kami pasrahkan untuk kegiatan sosial sepenuhnya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami ataupun kuasa hukum kami, kalau gugatan kami ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim," kata Benny sapaan akrab Benyamin Suryo Sabath Hutapea, SH. (Penggugat). 

Benny juga meminta ketegasan untuk penegakan kode etik bagi setiap anggota Kepolisian di Polres Jepara. Sesuai instruksi hari ini, (12/9) dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi peringatan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan pelanggaran.

Hal peringatan tersebut telah disampaikannya melalui sebuah video yang diupload di akun media sosial Instagram pribadinya, @listyosigitprabowo, Senin (12/9/2022).

Kapolri juga menegaskan bahwa jika ia harus mencopot dan menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran. 

"Berdasarkan surat dari Mabes Polri Divisi Propam No. B/1155/ IX/WAS.2.4./2022/ Divpropam tentang SP2HP2 kepada kami ini sudah kami terima dengan baik. Jadi, secara resmi kami sudah mengadukan ke Divpropam dan kita akan lihat hasil proses pengadilan ini yang sedang berjalan," kata Benny.

Iklan

iklan