Gresik Kartininews.com - Sebanyak 1.200 Calon Jemaah Haji furoda asal Jawa Timur dipastikan gagal menunaikan ibadah haji tahun ini. Mereka menjadi bagian dari ribuan jamaah furoda se-Indonesia yang tak kunjung mendapatkan visa mujamalah dari Arab Saudi hingga batas akhir keberangkatan.
Ketua DPD Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Jawa Timur Syihabul Muttaqin, mengungkapkan bahwa mayoritas jemaah berasal dari Surabaya, Malang, Gresik, hingga Sidoarjo. Ia menyoroti lambannya proses pengisian kuota tambahan serta minimnya perhatian terhadap jemaah yang telah membayar mahal untuk haji furoda.
“Jemaah furoda ini jumlahnya 1.200-an dari Jatim. Mereka sabar, tapi sebagian besar sekarang mulai meminta refund ke travel. Ini harus jadi perhatian. Kuota Indonesia itu sebenarnya tidak ada untuk furoda, yang beredar adalah kuota luar negeri yang diambil oknum travel. Ini jelas melanggar aturan,” tegasnya, Minggu (1/6).
Syihabul juga meminta pemerintah terbuka dalam diskusi mengenai skema haji non-reguler. Menurutnya, animo masyarakat untuk berhaji tanpa antre sangat tinggi dan perlu disikapi dengan solusi nyata, bukan sekadar wacana.
Kekecewaan mendalam juga dirasakan Ali Yasin, salah satu jamaah furoda asal Jatim yang gagal berangkat. Ia mengaku sudah membayar hampir Rp 500 juta untuk paket haji furoda lengkap, namun hingga kini visa belum terbit.
“Hari ini visa belum terbit, meski Saudi sudah hampir tutup. Kami berharap ada keajaiban, semoga Menteri Agama bisa lobi pemerintah Saudi. Kalau tidak, ya kami coba lagi tahun depan,” katanya.
Menurutnya, kerugian tidak hanya materi, tapi juga mental dan spiritual. Banyak jemaah lain mengalami hal serupa, bahkan ada yang sudah lansia dan sangat berharap bisa berangkat tahun ini.
Sementara itu, Ketua Umum Asphirasi Amaludin Wahab, juga buka suara. Ia mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap fenomena ini. Menurutnya, haji furoda adalah bentuk kebutuhan spiritual yang harus difasilitasi dengan regulasi yang jelas.
“Ini bukan soal kaya atau pejabat. Banyak pengusaha, orang tua, yang sudah daftar lama dan ingin cepat berangkat. Pemerintah harus hadir dengan solusi. Salah satunya skema haji dengan tambahan kuota khusus,” kata Amaludin, yang juga CEO EBAD Group.
Amaludin menyebut pemerintah Arab Saudi sebenarnya memberi ruang, namun Indonesia terlalu lamban dalam mengatur dan memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Kalau tahun lalu ada tambahan kuota 20 ribu, masa tahun ini tidak ada? Jangan sampai rakyat jadi korban karena ketidakjelasan regulasi,” jelasnya.
