Bahas Program Sarjana Penggerak Desa, Pemprov Banten Kolaborasi dengan PJS Gelar Diskusi
Kartininews.com - Berkaitan dengan Program Satu Desa Satu Sarjana yang dilaksanakan Pemprov Banten, DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Banten menggelar diskusi bersama Pemprov Banten.
Diskusi tersebut terlaksana berkat kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Biro Administrasi Pimpinan DPD PJS Banten.
Narasumber pada diskusi tersebut dari unsur Biro Adpim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur pengurus PJS Banten.
Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Wisata Halal Baduy Outbond Baros Kabupaten Serang, pada Kamis, 11 Desember 2025, menjadi ruang evaluasi sekaligus penyampaian capaian sementara program yang digadang sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, untuk membangun Indonesia dari desa.
Mewakili Kepala Biro Adpim, Plt. Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan, Vicky Febian, menjelaskan bahwa program Sarjana Penggerak Desa, diarahkan untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi warga desa, terutama masyarakat miskin namun berprestasi.
“Pak Gubernur ingin membantu masyarakat desa untuk mencapai pendidikan sarjana. Ini soal pemerataan pendidikan sekaligus peningkatan ekonomi warga desa,” ujar Vicky.
"Melalui program Satu Desa Satu Sarjana, Pemprov Banten menargetkan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas SDM desa, dan penguatan ekonomi masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Herman, memaparkan terkait kebijakan program Satu Desa Satu Sarjana.
Menurutnya, dari total 1.552 desa dan kelurahan di Banten, sebanyak 1.238 desa berpotensi menjadi sasaran program.
Pemprov menyediakan bantuan keuangan Rp100 juta per desa, dengan Rp20 juta di antaranya dialokasikan khusus untuk mendukung mahasiswa Program Sarjana Penggerak Desa.
Ia juga menyebutkan bahwa program telah berjalan di 300 desa dan proses seleksi dilakukan langsung di desa masing-masing untuk menumbuhkan rasa memiliki.
"Pertimbangan efisiensi biaya, mahasiswa diarahkan kuliah di kampus terdekat, sambil tetap terhubung dengan program pemberdayaan desa," kata Herman.
"Para peserta menerima bantuan biaya hidup Rp1 juta per bulan, dan setelah lulus diharapkan kembali mengabdi di desa asal," sambungnya.
Lanjut Herman, dari program ini diharapkan Banten bisa melahirkan 1.238 sarjana desa pertama di Indonesia.
"Kalau memungkinkan, nantinya mereka diwisuda bersama Pak Gubernur,” ujar Herman.
Ia juga menambahkan bahwa lulusan program diharapkan berkontribusi pada sektor-sektor Asta Cita, seperti ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
Masih menurut Herman, Pemprov Banten menargetkan 200 desa tambahan dapat bergabung dalam program pada tahap berikutnya. Seleksi di tingkat desa akan melibatkan tim khusus agar bantuan tepat sasaran.
Dengan program ini, pemerintah berharap desa menjadi pusat pertumbuhan baru, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
“Mudah-mudahan para peserta bukan hanya mengembangkan dirinya, tetapi juga membangun desanya. Desa adalah sentra pembangunan republik ini,” imbuhnya.
Keberhasilan program besutan Pemprov Banten ini, tentunya tak terlepas dari peran kalangan pers.
Menurut Penasihat PJS Banten, Saeroji, pers mempunyai peran penting dalam program ini, terutama dalam menyebarluaskan informasi pembangunan desa.
Dalam mengawal program ini, setidaknya media memiliki peran dalam hal edukasi, informasi, dan kontrol sosial.
Dalam kaitan peran tersebut, tentunya insan pers perlu memperkuat komitmen menerapkan kode etik jurnalistik, dan penyajian kritik melalui berita berdasarkan fakta.
“Kode etik jurnalistik harus makin diperkuat. Kebebasan pers harus dibarengi tanggung jawab. Kontrol sosial ini diperlukan agar kepemimpinan (pelaksanaan program) tidak berjalan tanpa pengawasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa kritik berbasis fakta justru membantu pemerintah menyusun evaluasi dan perencanaan lanjutan.**
