Kritik Keras HMP: Anggaran Setda Serang Rp76,15 Miliar Dinilai Boros dan Abaikan Penderitaan Rakyat
Serang,KARTININEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Petir (HMP) melalui Ketua Umumnya, Tazkia Aulia, melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Serang atas ditetapkannya anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2026 sebesar Rp76,15 miliar dalam dokumen NK RAPBD. HMP menilai kebijakan tersebut menunjukkan rendahnya kepekaan sosial pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan persoalan serius.Di bawah kepemimpinan Setda Zaldi Duhana, alokasi anggaran yang fantastis itu dinilai jauh dari kebutuhan mendesak warga Serang. Masyarakat masih menghadapi tingginya pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, serta persoalan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan, termasuk ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang dinilai memprihatinkan dan berdampak pada kesehatan warga.
Dari total anggaran tersebut, Rp36,36 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, sementara Rp39,79 miliar untuk belanja operasional internal Setda. HMP menilai komposisi ini tidak hanya janggal, tetapi juga bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat yang secara berkala menyerukan efisiensi anggaran dan pengutamaan belanja publik.
Ketua Umum HMP, Tazkia Aulia, dalam pernyataan resminya menyebut kebijakan anggaran tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap nurani publik.
“Kami mengingatkan bahwa APBD bukan warisan kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Di tengah penderitaan masyarakat Kabupaten Serang, mempertahankan anggaran operasional Setda sebesar ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nurani publik. Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan seruan efisiensi dari pusat.”
Tazkia juga menilai belanja operasional mendekati Rp40 miliar perlu dipertanyakan urgensi dan efektivitasnya, terutama ketika rakyat kian terhimpit oleh sempitnya peluang kerja, lemahnya pemberdayaan ekonomi, dan persoalan kebersihan lingkungan yang masih jauh dari kata layak.
Menurut HMP, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berbasis perhitungan administratif yang nyaman bagi birokrasi, melainkan harus menempatkan sisi moral dan tanggung jawab sosial sebagai dasar utama. Pemerintah daerah, tegas mereka, seharusnya menjadi teladan dalam efisiensi dan keberpihakan pada rakyat—bukan justru memperlebar jarak antara elit pejabat dan rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup.
HMP menuntut agar Pemerintah Kabupaten Serang melakukan evaluasi total terhadap anggaran Setda tersebut. Revisi anggaran dianggap sebagai langkah mendesak agar fokus APBD kembali ke jalur yang benar: memprioritaskan kebutuhan nyata masyarakat seperti penanganan pengangguran, perluasan lapangan pekerjaan, serta pembenahan persoalan lingkungan termasuk penambahan dan perbaikan TPS di berbagai wilayah.
Kritik keras HMP ini menjadi peringatan bahwa rakyat sedang memperhatikan kebijakan anggaran pemerintah—dan setiap keputusan yang mengabaikan kepentingan publik akan berhadapan langsung dengan suara kritis mahasiswa.
Serang, 15 November 2025
Tazkia Aulia
Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa Petir
RED
