Bandung Kartininews.com - Setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan walk out pada Jumat (16/5), suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi panas. Ada protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dicap sebagai Gubernur Konten, yang dianggap merendahkan martabat lembaga legislatif. Semua ini bermula dari pernyataan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi di Musrenbang (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei lalu.
Dalam pidatonya, Dedi menyatakan bahwa pertemuan dengan Dewan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak lagi diperlukan. Dianggap bahwa pernyataan tersebut menyinggung fungsi DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.
Sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang, anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat menyatakan, "Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur tidak hanya mencederai marwah lembaga DPRD, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghormati prinsip demokrasi dan kemitraan antarlembaga."
Satu anggota fraksi, Memo Hermawan, menyatakan bahwa Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi mengenai pernyataan kontroversial tersebut.
Dalam reaksi terhadap tindakan walk out tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa hak setiap fraksi untuk menyatakan sikap politiknya. Ia menganggap tindakan ini sebagai perilaku normal dalam sistem demokrasi.
Sementara itu, Buky Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat, menyatakan bahwa ketidaksepakatan antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi penyebab insiden tersebut. Dia berharap hubungan keduanya segera kembali harmonis untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan tambahan tentang rencana klarifikasi yang diminta oleh Fraksi PDIP hingga saat ini. (Af)
